RAGAM

Soal UU MD3, Fahri Hamzah Minta Presiden Jangan Emosional

Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan revisi UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 harus berlaku. Setelah masuk dalam lembaran negara, maka UU ini harus ditaati oleh semua orang.

Hal itu dikatakan Fahri menjawab wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (21/2/2018).

“Undang-undang hasil revisi ini dibahas cukup lama antara DPR dengan Pemerintah dan disahkan pekan lalu. Awalnya revisi atas UU MD3 hanya untuk menambah kursi pimpinan DPR,” ujar Fahri.

Dia jelaskan, Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly setelah melaporkan soal UU MD3 kepada Presiden Jokowi di kantor presiden kemarin mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi cukup kaget mendengar laporannya. Disampaikan juga, presiden belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangi UU MD3.

Namun Fahri Hamzah berpendapat, tidak etis jika sampai presiden tidak menandatangani UU MD3.

“Presiden mau apa? Ini soal pikiran, jadi jangan emosional, kita memerlukan pikiran-pikiran kenegarawanan,” kata Fahri sembari menambahkan, muatan UU MD3 yang direvisi adalah buah pikiran yang benar. Sayangnya bangsa ini belum punya pemikir ketatanegaraan, sehingga banyak kekacauan.

Menurut Fahri Hamzah, belum ditandatanganinya UU MD3 oleh Presiden Jokowi bukan mau citra-citraan. Dia bisa mengerti kalau Presiden Jokowi belum meneken UU MD3 sebagai pemberlakuan setelah disahkan DPR bersama Pemerintah.

“Bisa dimengerti karena ini memang berat, tetapi harus disahkan karena pemerintah ikut membahas,” kata Fahri.

Dikatakan lagi, falsafah UU MD3 memang berat, sehingga jika belum seorang negarawan maka mereka tidak akan paham isi pasal-pasal UU MD3. “Tak ada yang berani menjelaskan ke presiden,” katanya.

Pada hal menurut dia, hak imunitas itu sudah ada dalam UUD 1945, bukan di UU MD3, sehingga hak imunitas anggota DPR sudah ada sejak dulu. Di seluruh dunia pun anggota parlemennya memiliki hak imunitas, diberi kekuatan supaya kuat mengawasi pemerintah yang kuat juga.

Fahri membantah setelah UU MD3 ini maka DPR anti kritik, DPR membungkam demokrasi dan sebagainya.

“Tidak ada sejarahnya DPR kita anti’kritik dan membungkam demokrasi seperti banyak disampaikan masyarakat. Kalau ada berpendapat seperti itu berarti jalan pikirannya belum nyampai sehingga tidak paham filsafatnya,” imbuh Fahri.

Loading...

BERITA POPULER

To Top