RAGAM

Revisi UU MD3, Atur Panggil Paksa DPR Melalui Polri

Jakarta, liputan.co.id – Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah sepakat klausul kewajiban Polri membantu DPR untuk memanggil paksa siapa saja yang tidak mau datang saat dipanggil DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR.

Kesepakatan tersebut menurut Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas, tertuang dalam revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), khususnya Pasal 73 Ayat 4.

“Dalam Pasal 73 ayat 4 diatur bahwa DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian jika seorang yang dipanggil DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, mangkir dalam tiga kali panggilan berturut-turut,” kata Supratman, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Perlu penegasan aturan tersebut dalam UU MD3 lanjutnya, agar Kapolri punya dasar hukum untuk melakukan pemanggilan paksa.

“Apa dari UU yang kita minta, supaya Kapolri itu menyusun sebuah peraturan kepolisian dalam rangka pemanggilan paksa itu,” tegas dia.

Dalam revisi UU MD3, Pasal 73 ujar Supratman, terjadi penambahan dua ayat. Pada Ayat 5 diatur bahwa Pimpinan DPR dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Kapolri terkait alasan pemanggilan paksa dan Kapolri memerintahkan anak buahnya untuk memanggil paksa subjek yang dipanggil DPR. Sementara ayat 6 dan 7, kepolisian dapat melakukan penyanderaan selama 30 hari dalam menjalankan panggilan paksa.

Untuk mengimplementasikannya, Supratman menyerahkan kepada Polri untuk membuat peraturan internal. Nantinya, Komisi III DPR dan Kapolri akan membahas lebih lanjut hal itu dalam rapat kerja.

“Insyaallah nanti DPR dengan mitra kerja Komisi III bersama Kapolri tentu akan membahas, apalagi ini kan sudah perintah undang-undang, bahwa mekanisme pemanggilan paksa itu sudah diatur dan diserahkan sepenuhnya kepada peraturan kepolisian tentang mengatur lebih lanjut soal mekanisme,” imbuh Supratman.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, klausul tersebut ada karena disebabkan ketidakhadiran salah seorang gubernur saat dipanggil oleh Komisi III DPR. Selain itu, polemik terkait ketidakhadiran KPK dalam proses pemanggilan di Pansus Angket KPK juga turut menyumbang diperlukannya klausul tersebut.

“Itu kan berlaku mensiasati terhadap apa yang terjadi kemarin dalam Pansus Angket yang kedua, tapi ada satu pemanggilan yang dilakukan oleh Komisi III DPR terhadap seorang pejabat gubernur yang sampai hari ini itu tidak bisa hadir dan tidak mau hadir di DPR. Itu jadi pemicunya,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu.

Loading...

BERITA POPULER

To Top