RAGAM

Bamsoet: Rekomendasi Angket DPR Ke KPK Tak Ada Urusannya dengan Presiden

Jakarta, liputan.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo menyatakan karena Hak Angket DPR subyek dan obyeknya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka kesimpulan dan rekomendasi angket hanya ditujukan kepada KPK.

“Tidak ada urusannya dengan pemerintah. Apalagi dengan presiden,” kata Bambang Soesatyo, di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (5/2/2018).

Terkait soal penyadapan di dalam laporan Pansus Hak Angket KPK itu kata Bambang, sama sekali tidak ada menyinggung soal RUU Penyadapan dalam rekomendasinya. Karena itu sudah menjadi domain Komisi III DPR RI berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan bahwa penyadapan harus diatur melalui undang-undang. Dan itu berlaku bagi semua lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya yang diberi kewenangan penyadapan oleh undang-undang.

“Kesimpulan dan rekomendasi Hak Angket KPK saya jamin tidak akan melemahkan KPK. Menurut saya, rekomendasi tersebut justru akan menguatkan KPK karena salah satunya adalah: DPR akan mendorong peningkatan anggaran KPK khususnya di bidang pencegahan melalui upaya-upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyatakat agar prilaku korup yang makin masif ini bisa dikurangi,” kata dia.

Bamsoet panggilan Bambang Soesatyo menegaskan, tidak ada yang namanya DPR maupun presiden ataupun pemerintah, ikut campur dalam pembentukan dewan pengawas yang direkomendasikan DPR kepada KPK.

Itu semua ujarnya, diserahkan sepenuhnya pada KPK untuk melaksakannya atau tidak. Yang pasti, kerja pansus kan harus ada ujungnya. Dan ujungnya ya, kesimpulan dan rekomendasi itu.

“Saya berharap penyelesaian Pansus Hak Angket KPK ini bisa berakhir soft landing dan makin mendekatkan hubungan DPR dengan KPK. Karena sesungguhnya tanggung jawab kita sama. Yaitu melayani dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi melalui kewenangan masing-masing yang diberikan oleh undang-undang,” kata Bamsoet.

Apalagi masa periodesasi pimpinan KPK dan DPR saat ini hampir bersamaan juga akan berakhir pada akhir tahun depan. “Jadi, saya sangat berharap bisa sama-sama meninggalkan legasi yang membanggakan. Baik bagi DPR maupun bagi KPK. Sebagian dari kami bisa saja tidak lagi berada di DPR pada periode 2019-2024 mendatang karena tidak terpilih kembali. Tapi hubungan dan komunikasi antara dua lembaga ini, KPK dan DPR tetap terjaga dengan baik,” imbuhnya.

Loading...

BERITA POPULER

To Top