KILAS SEMARANG

Ini Kisah Pak Dirman Cegah Korupsi

KILASJATENG.COM, SEMARANG – Jerih payah ibu-ibu pedagang pasar dalam membayar pajak, digambarkan bakal calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said dalam penanganan pencegahan korupsi.

Sudirman Said atau yang akrab Pak Dirman tersebut mengenang perjalanannya bersama beberapa tokoh nasional seperti almarhum Mar’i Muhammad dalam persiapan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelum dirinya menjabat Menteri ESDM pada 2013 silam, dia mencoba mencari info perkembangan KPK.

“Dari awal terbentuknya KPK telah 476 pejabat publik terseret rompi orange,  25 menteri, 71 bupati/walikota dan 19 gubernur, 4 duta besar, 7 komisioner, 144 anggota DPR RI, 175 eselon I, ISI dan III. Dan jika ditambah dengan pelaku korupsi bukan pejabat, jumlahnya 736,” kata Pak Dirman.

Demikian hal tersebut dipaparkan Pak Dirman dalam Mukerda Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jawa Tengah, di Grasia Convention Center, Sabtu (3/2).

“Bahkan sampai 2015 kerugian negara akibat korupsi mencapai RP 203,9 triliun. Setara 8 kali lipat APBD Jateng, atau 4 juta kelas SD, setara 66.000 gedung puskesmas, dan jika dibagi ke petani seluruh Jateng setiap petani akan menerima Rp 122 juta,” katanya.

Koruptor, kata Pak Dirman, tidak pernah berpikir jerih payah masyarakat yang membayar pajak.

“Saya sering melihat mbok-mbok di Pasar Peterongan. Mereka berangkat ke pasar jam 12 malam, jualan sayur daging dan lainnya. Mereka membayar pajak dari rupiah ke rupiah. Kok teganya, pengumpulan pajak dari ribuan bahkan jutaan mbok-mbok pedagang yang bekerja sekian lama tiba-tiba dikeruk dalam satu tempo,” tandasnya.

Korupsi, lanjut Pak Dirman, lebih dari sekadar mengambil uang rakyat, uang negara. Tapi pengkhianatan terhadap rakyat dan negara

“Drama pengadilan e KTP makin seru. Melibatkan tokoh besar, karena pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki power,” katanya.

Mengutip Febri Diansyah Juru Bicara KPK, Pak Dirman mengatakan bahwa kasus E-KTP bukan perkara rusaknya teknis pembuatan, tapi penghancuran sistem negara dan sistem keadilan sosial.

“Dulu ini dimaksudkan sebagai identity number. Orang tidak bisa menggelapkan pajak, karena terekam dinomor.
Kalau punya nomor ini, pembagian subsidi tidak akan ruwet seperti sekarang. Kartu yang baik ini akan membagi siapa yang mestinya membayar pajak banyak, sedikit dan siapa yg tidak bayar. Korupsi ini telah menghancurkan sistemnya,” katanya.

Namun Pak Dirman percaya bahwa penanganan korupsi manusia tidak akan jalan sendiri, ada dukungan alam semesta.

“Alam semesta akan bekerja sesuai caranya. Setelah papa minta saham lolos kasus lain lolos, akhirnya tiang listrik jawabannya,” kata dia.

Sementara itu Ketua Pusat GNPK,  Adiwarman mengatakan, bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pencegahan korupsi. Saat ini GNPK telah memiliki perwakilan di setiap kabupaten kota di Jawa Tengah.

“Kita tidak memiliki kewenangan penanganan korupsi, namun kami punya hak dan kewajiban terhadap pencegahan korupsi,” Katanya dalam acara yang dihadiri 23 perwakilan GNPK di Jateng hadir dr 35 kabupaten/Kota tersebut .

Dalam pengawalan pencegahan korupsi GNPK sering mendapat perlawanan dan ancaman.

“Namun GNPK akan melakukan pengawalan penuh pada anggota yang berjalan di atas rel organisasi,” katanya. (Bra/Art)

Loading...

BERITA POPULER

To Top