RAGAM

Baleg DPR: Prinsip Demokrasi Dalam Penyiaran Harus Ditegakkan

Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyatakan prinsip demokrasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran harus ditegakkan.

Salah satu prinsip demokrasi dimaksud menurut Firman, tidak adanya bentuk-bentuk monopoli dari pihak swasta maupun pemerintah dalam hal penyiaran.

“Pertama, Undang-Undang Penyiaran tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, kedua tidak boleh melahirkan suatu bentuk diskriminasi baru, ketiga tidak boleh ada bentuk monopoli baru, dan terakhir harus memberikan asas kepatuhan hukum dan asas terhadap rasa keadilan bagi seluruh pihak,” kata Firman, kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Jumat (2/2/2018).

Menyikapi keputusan single mux yang diusulkan oleh Komisi I DPR, Firman berpendapat usulan tersebut akan menimbulkan perdebatan, karena bukan tidak mungkin akan terjadi pembentukan monopoli yang dilakukan oleh lembaga pemerintah.

“Jika single mux diberlakukan maka ini juga akan membawa dampak berat investasi dan menambah beban APBN kita,” tegas anggota Fraksi Partai Golkar itu.

Jika dunia penyiaran dikanalisasi lanjutnya, sangat mungkin suasana orde baru akan kembali terjadi. Di mana industri penyiaran berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan lembaga pemerintah.

“Oleh karena itu harus kita jaga demokrasi penyiaran yang independensi. Jika suatu lembaga penyiaran dikanalisasi bukan tidak mungkin akan terjadi pengangguran besar-besaran, hal tersebut tentunya bukan seperti yang kita kehendaki,” ujarnya.

Firman menargetkan RUU Penyiaran difokuskan selesai setelah revisi UU MD3 disahkan dalam waktu dekat ini. “Jika banyak kesepahaman antara Baleg dengan Komisi I dan hal tersebut dapat disepakati, saya rasa tidak akan memakan waktu lama karena ini kita kejar secepatnya,” kata dia.

Loading...

BERITA POPULER

To Top