RAGAM

Wakil Ketua DPR Ungkap Motif DPR Merevisi UU Desa

Jakarta, liputan.co.id – DPR RI memperjuangkan status, peran dan keberadaan aparatur perdesaan hingga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di 72 ribu desa di seluruh Indonesia melalui revisi UU tentang Desa.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, saat menerima Persatuan Perangkat Desa Indonesia, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (25/1/2018).

“DPR akan revisi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sehingga undang-undang tersebut bisa menjangkau status Ketua RT dan RW beserta penggajian, tunjangan kerja dan BPJS Ketenagakerjaan setara dengan PNS Golongan II A,” kata Taufik.

Keinginan DPR merevisi itu lanjutnya, muncul atas dasar realita selama ini terhadap peran aktif Ketua RT dan RW yang seringkali diabaikan. “Padahal fungsinya melakukan administrasi awal pemerintahan. Mulai surat keterangan lahir, surat kematian, hingga pendataan kependudukan yang bisa dijadikan dasar pusat data statistik,” ujarnya.

Sesungguhnya kata Taufik, UU tentang Desa membutuhkan penguatan kewenangan aparatur pedesaan hingga tingkat RT dan RT. Karena itu, revisi akan tuntaskan hingga kepersoalan status RT dan RW.

“Mudah-mudahan wacana ini berhasil seperti halnya wacana penganggaran Rp1 miliar dana desa. Kalau status perangkat desa hingga RT dan RW itu berhasil masuk peraturan dan perundang-undangan, maka penggajiannya pun akan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan,” ujar dia.

Loading...

BERITA POPULER

To Top