KILAS SEMARANG

Walikota Semarang Meraih Predikat Pembina Pelayanan Publik

KILASJATENG.COM, SEMARANG – Walikota Semarang Hendrar Prihadi berhasil mempertahankan predikat sebagai pembina pelayanan publik dengan kategori sangat baik.

Hal itu terungkap saat Walikota Semarang Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi tersebut mendapatkan penghargaan, sebagai pembina pelayanan publik dengan kategori sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penyerahan penghargaan itu dilakukan pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Pemberian Piagam Pelayanan Publik Tahun 2017 terhadap Kabupaten/Kota se-Indonesia di Kantor Kemenpan RB di Jalan Jendral Sudirman Kav 69 Jakarta Selatan, Rabu (24/1).

Wakil Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mewakili Walikota menerima penyerahan penghargaan yang diserahkan oleh Sekretaris Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmaji.

Sejumlah pelayanan publik Pemerintah Kota Semarang yang dinilai berpredikat sangat baik, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD KRMT Wongsonegoro, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Dalam rangka mengakselerasi kualitas pelayanan publik di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai instansi yang menaungi kebijakan pelayanan publik di Indonesia.

Selain itu, bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, melaksanakan evaluasi kepada unit-unit pelayanan publik di 72 Kabupaten/Kota Role Model di Indonesia.

Pada 2017, lokus evaluasi antara lain 33 Kantor DPM-PTSP provinsi, 72 DPM-PTSP Kabupaten/Kota untuk penerbitan SIUP, TDP, dan IMB, 72 Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk pengurusan akta kelahiran dan KTP dan 61 RSUD Kabupaten/Kota jenis pelayanan IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan pada 33 Kantor Pertanahan dalam pelayanan pembuatan sertifikat, 32 Balai POM pelayanan uji sample pihak ke 3 dan Kepolisian Resort pelayanan pembuatan SIM baru dan SKCK

Deputi Pelayanan Publik Prof Diah Natalisa menyampaikan, bahwa evaluasi ini dilaksanakan agar para Pimpinan Instansi Pemerintah dan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tetap memiliki komitmen supaya tanpa henti terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan dilingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain itu, Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik dilaksanakan sebagai percontohan bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Instansi Pemerintah  lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pemerintah terus mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan publik yang prima dan profesional. Uuntuk itu maka pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan secara efektif dan berkelanjutan,” kataya.

Deputi Pelayanan Publik menjelaskan, bahwa terdapat 6 faktor penilaian evaluasi pelayanan publik antara lain, Aspek kebijakan 30 persen, Profesionalisme SDM 18 persen, Sistem Informasi Pelayanan Publik 15 persen, Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan 15 persen, Sarana prasarana 15 persen dan Inovasi Pelayanan Publik 7 persen.

Sementara itu, Menteri PANRB Asman Abnur menyampaikan, bahwa evaluasi kinerja pelayanan publik dilaksanakan dalam rangka peningkatan peringkat kemudahan berusaha yang ditargetkan Indonesia dapat mencapai peringkat 40 pada Ease of Doing Bussiness (EODB) 2020. Hal ini telah menjadi fokus capaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla.

“Evaluasi dan pemberian penghargaan ini juga bertujuan untuk memotivasi dan mengapresiasi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang dijadikan Role Model untuk dapat menerapkan kebijakan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik secara baik dan benar serta mendorong Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Role Model untuk berkompetisi untuk mewujudkan pelayanan prima,” katanya.

Diharapkan, dengan adanya evaluasi ini dapat menambah wawasan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Role Model tentang strategi pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Secara terpisah, Walikota Hendi menyampaikan predikat sebagai pembina pelayanan publik terbaik yang diterimanya kedua kali selama dua tahun berturut-turut adalah buah dari konsistensi seluruh elemen masyarakat.

“Banyak orang mengatakan bahwa mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Hari ini, kami buktikan bahwa segala capaian positif yang telah diraih bisa dipertahankan,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Penghargaan yang didapatkannya, diakui Walikota Hendi, merupakan sebuah kebanggaan, tetapi di sisi lain merupakan sebuah tantangan untuk bisa meraih capaian positif dalam bidang-bidang yang lainnya.

“Setiap kali Kota Semarang mendapatkan penghargaan, saya selalu mengatakan bahwa di satu sisi menjadi sebuah kebanggaan dan di sisi lain menjadi sebuah tantangan. Dan penting untuk kita semua sadar, bahwa tantangannya semakin bertambah setiap ada penghargaan baru yang didapatkan,” tegasnya. (Art)

 

Loading...

BERITA POPULER

To Top