RAGAM

Politikus PPP Ungkap Peluang Kasus LGBT Masuk RKUHP

Jakarta, liputan.co.id – Kasus seksual menyimpang seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) bisa masuk dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dibahas Komisi III DPR RI.

Celahnya menurut anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, dengan cara memperluas delik pidana perzinahan dan perkosaan yang tidak saja melibatkan pria dan perempuan. Tapi bisa juga kepada sesama jenis.

“Dalam KUHP yang berlaku sekarang, perzinahan yang bisa dipidana adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya masih terikat dalam pernikahan. Lalu, pasangannya mengadu ke polisi. Itulah posisi pengertian perzinahan yang ada di KUHP peninggalan Belanda sekarang. Kini, pasal menyangkut perzinahan diperluas. Tidak hanya dibatasi seperti itu, tapi segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan. Hanya deliknya masih delik aduan,” kata Arsul, di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Kini lanjut Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan itu, pasal perzinahan masih dirumuskan dan belum mendapat rumusan final. Dalam draf RKUHP, kasus ini ditempatkan dalam pasal 484-488.

Peluang kasus LGBT masuk dalam pasal tersendiri dalam KUHP kelak ujarnya, masih sangat terbuka seperti diserukan banyak pihak.

“Kalau selama ini perzinahan yang secara tradisional hanya menyangkut hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini diperluas seperti yang diinginkan para ulama Madura seperti LGBT. Rumusannya belum final, tapi pembahasannya sudah sampai ke arah sana. Yang masuk pasal ini seperti perbuatan cabul, pornografi, perkosaan, itu juga akan dipidana,” imbuh Arsul.

Konsep delik perkosaan nanti tidak hanya laki-laki dengan perempuan, bisa juga laki-laki dengan laki-laki. “Di sinilah ada kejahatan pedofil yang kini marak terjadi dan bisa masuk dalam rumusan RKUHP. Komisi III sudah membahas selama dua tahun RKUHP ini, karena banyak sekali pasal yang diajukan,” pungkasnya.

Loading...

BERITA POPULER

To Top