RAGAM

Fahri Hamzah Setuju Satgas Anti-SARA dan BSSN, tapi …

Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyatakan setuju dengan keberadaan Satuan Tugas Anti SARA dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) langsung di bawah Presiden. Namun menurut Fahri, kedua badan tersebut tidak di konversi menjadi alat untuk menghambat dan menekan kebebasan berpendapat.

“Saya setuju Satgas Anti SARA dan Badan Siber ini di bawah Presiden, karena itu adalah mata dan telinga Presiden dalam mengambil keputusan. Jadi tolong itu digunakan sebagai mata dan telinga Presiden saja, jangan digunakan sebagai mekanisme politik untuk kriminalisasi. Itu bisa memancing kekacauan tambahan,” kata Fahri, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Dia jelaskan, kriminalitas yang sudah diatur di dalam undang-undang, biarlah diproses melalui mekanisme yang normal, jangan dibuat atau didesain. Karena itu, Fahri menghimbau agar keberadaan Satgas Anti SARA dan BSSN jangan sampai dipakai untuk kepentingan tertentu yang tidak semestinya, seperti memantau media sosial untuk mengetahui siapa saja yang diduga menghina Presiden dan keluarganya, atau siapa yang menghina pejabat.

“Laporan-laporan ini bisa berbahaya betul. Karena itu adalah dinamika yang harus kita terima dahulu. Kalau ada orang yang kecewa dengan itikad masyarakat, biarkan saja masyarakat yang melaporkan. Biarlah dinamika itu terjadi secara independen dan natural,” pintanya.

Fahri berharap agar jangan sampai ada lembaga negara yang justru digunakan karena ada kepentingan pribadi. Ia tegaskan, sangat tidak sehat apabila menggunakan institusi-institusi negara yang ada dengan tujuan untuk menghambat kebebasan warga negara dalam berpendapat dan berbicara.

“Meskipun ada di antara kebebasan berpendapat dan berbicara itu yang kebablasan, tetapi mekanisme kebebasan itu akan melakukan koreksi terhadap kebebasan itu sendiri. Kebebasan itu indahnya adalah meskipun dia bebas dan cenderung anarki, tetapi dia punya mekanisme untuk save corrections atau mengoreksi dirinya daripada otorianisme yang tidak bisa dikontrol,” pungkasnya.

Loading...

BERITA POPULER

To Top