RAGAM

Politikus PKS Anggap Usulan ‘KEK’ Meikarta Rugikan Keuangan Negara

Jakarta, Liputan.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam menyatakan menolak pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerah Bekasi, Karawang, Purwakarta yang di dalamnya ada proyek Meikarta.

Sebab kata Ecky, penetapan wilayah proyek Meikarta dan sekitarnya untuk dijadikan KEK sangat kontraproduktif karena berpotensi merugikan keuangan negara.

“Prinsipnya, KEK dibentuk untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui pemberian insentif fiskal dan fasilitas kemudahan investasi. Penetapan wilayah yang ada Meikarta sebagai KEK justru bertolak belakang dari tujuan KEK itu sendiri, karena Bekasi, Karawang dan Purwakarta adalah daerah yang sudah berkembang pesat dibanding daerah lain di Jawa dan luar Pulau Jawa,” kata Ecky, lewat rilisnya, Selasa (21/11/2017).

Jika ‘KEK Meikarta’ ditetapkan ujarnya, jelas berpotensi merugikan keuangan negara karena KEK memberikan insentif fiskal mulai dari tax holiday, tax allowance, pembebasan PPN hingga bea masuk.

Bahkan skema tax holiday KEK memungkinkan pembebasan PPh badan hingga 100 persen selama 25 tahun. Artinya, menurut Ecky, negara akan kehilangan pendapatan dari kawasan yang selama ini merupakan penyumbang pajak yang besar ini. Sebagai catatan, 40 persen PDB dari sektor industri manufaktur dihasilkan dari wilayah itu.

“Selain itu pengembangan infrastruktur penunjang KEK juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Ini bertentangan dengan semangat pemerataan pembangunan infrastruktur. Prioritas APBN hendaknya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sangat disayangkan apabila dana infrastruktur akan tersedot untuk kawasan yang relatif sudah maju,” jelasnya.

Mestinya lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, KEK yang ditetapkan berada di daerah yang memang membutuhkan pemerataan pembangunan dan memiliki potensi agar insentif serta dana APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih optimal dan terasa kepada rakyat di setiap pelosok negara.

“Penetapan KEK haruslah melalui sebuah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai stakeholder terkait, bukan karena kepentingan pihak-pihak perusahaan developer tertentu,” pungkas dia.

Loading...

BERITA POPULER

To Top