KILAS SEMARANG

LKRI Berjuang Mencari Keadilan Bagi Konsumen Rokok

KILASJATENG.COM, SEMARANG – Para perokok di Indonesia selama ini dideskriminasikan melalui sejumlah stereotipe miring. Bahkan, cenderung disudutkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.

Salah satunya, seperti membatasi area untuk merokok dengan diberikan ruang yang kurang layak. Sementara para perokok merupakan masyarakat yang secara langsung taat membayar pajak dan cukai.

Keprihatinan atas hal itulah, berdiri Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LKRI) yang diresmikan di sela-sela pameran International Tobacco Cartoon Exhibition 2017, ‎di Wisma Perdamaian Semarang, Selasa (21/11). Sebelum launching, digelar seminar dengan tema “Mencari Keadilan Bagi Konsumen Rokok”.

Ketua Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LKRI), Agus Condro Prayitno, menyatakan LKRI sengaja hadir untuk melakukan pembelaan terhadap perokok yang selama ini memiliki kontribusi terhadap negara.

“Pemasukan negara dari cukai rokok mencapai Rp 135 triliun. Tapi ironis, perokok sebagai pembayar pajak yang taat justru mengalami deskriminasi dalam sejumlah kebijakan,” katanya.

Menurut dia, seorang perokok rata-rata mampu memberikan kontribusi negara hingga Rp 250 ribu per bulan, dengan hitungan setiap hari mengonsumsi rokok satu bungkus seharga Rp 15 ribu. Cukai per bungkus Rp 8 ribu.

“Total nilai cukai saat ini sudah mencapai 63 persen dari target akhir tahun 2017 Rp 138 triliun, bahkan tahun 2018 Kementerian Keuangan kembali menaikkan target Rp 148 triliun. Dengan fakta itu, LKRI mengajak para konsumen rokok sadar sebagai konsumen untuk memperjuangkan hak-hak sebagai pemberi masukan negara,” ujarnya.

LKRI berharap, pemasukan negara dari cukai, sebesar-besarnya untuk membantu rakyat yang sakit dan bantuan pendidikan untuk rakyat miskin, sesuai program Nawacita Presiden RI Joko Widodo.

“Selain itu, kami akan menggugat kebijakan BPJS yang tidak mengcover konsumen rokok. Negara tak boleh melepas ikatan antara konsumen sebagai pembayar premi sebagai klien yang harus dibiayai,” terangnya.

Sementara aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Hendardi yang hadir dalam deklarasi dan menjadi salah satu narasumber seminar tersebut mengungkapkan, bahwa rokok bukan komoditas ilegal dan bukan kejahatan serta punya implikasi luas terhadap segala hak usaha, kerja dan petani nasional.

“Sedangkan di balik larangan dan tekanan terhadap perokok membuktikan pemerintah tak tegas hanya mengikuti irama dunia,” ungkapnya.

Ia menduga di balik larangan dan tekanan kretek ada kepentingan persaingan industri farmasi. “Maka lahirlah rezim berdalih kesehatan dunia yang anti rokok. Padahal merokok adalah hak konstitusional setiap warga negara,” katanya.

Indonesia, lanjutnya, merupakan negara yang tahan banting. Salah satunya adalah peran kretek yang menjadi produk warisan budaya Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Maka perokok kretek itu sangat Indonesia.

“Kalau berbicara rokok, artinya berbicara kesejahteraan banyak orang. Karena memberi pemasukan yang luar biasa untuk negara. Meski terjadi pasang surut, tetapi kretek terbukti mampu bertahan hingga sekarang. Bahkan menjadi penyumbang pendapatan negara melalui cukai,” imbuhnya.

Salah satu peserta seminar, dosen Fisip Universitas Diponegoro Semarang Turtiantoro, mengingatkan mengapa dari dulu orang barat berbondong-bondong ke Indonesia. Sebab Indonesia merupakan negara yang kaya rempah-rempah.

“Karet Indonesia menjadi raja dunia, tebu, minyak kelapa, semua menjadi raja dunia dan akhirnya dihantam habis-habisan karena digantikan komoditas dari barat. Begitupun tembakau atau kretek, ini adalah perang dagang internasional, perang rokok putih dengan kretek dimana ujung-ujungnya Indonesia menjadi pasar komoditas rokok putih dari barat dan hancurnya kretek sebagai warisan budaya,” tegasnya. (Art)

 

Loading...

BERITA POPULER

To Top