KILAS SEMARANG

LSM PKP Siap Awasi Pembangunan

KILASJATENG, UNGARAN – Maraknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Semarang khususnya, harus diakui atau tidak itu menjadikan gerak langkah berbagai pembanguanan dan pelayanan publik akan dapat dipantau maupun diawasi.

Namun yang harus diingat, masyarakat harus jeli dengan berbagai LSM yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Salah satu LSM yang lahir di Kabupaten Semarang adalah Lembaga Pencegahan Korupsi dan Pungli (PKP).

Ketua LSM PKP, Suyana Hadi P mengatakan, bahwa LSM yang dipimpinnya ini siap untuk berperan aktif dalam pengawasan jalannya pembangunan khususnya di Kabupaten Semarang.

Bahkan siap untuk memberikan masukan terkait dengan penyalahgunaan atau penyelewengan yang terjadi dimasyarakat, utamanya yang dilakukan oleh aparat pemerintahan.

Selain itu, LSM PKP tetap akan melangkah secara profesional dalam segala hal.

“Kami bersama LSM PKP ini siap untuk berperan aktif dalam pengawasan jalannya pembangunan khususnya di wilayah Kabupaten Semarang ini. Meski baru beberapa bulan berdiri, namun telah banyak.menerima aduan dan laporan akan dugaan penyelewengan khususnya masalah pembangunan dengan proyek yang didanai pemerintah,” kata Suyana Hadi P kepada wartawan, di Sekretariat LSM PKP Jalan Fatmawati 178 Tuntang, Kabupaten Semarang, Selasa (17/10).

Ditambahkan, jika ada komentar atau tuduhan bahwa LSM adalah salah satu lembaga yang menghambat pembangunan, Suyana dengan tegas menyatakan itu LSM mana.

Bahkan, harus jelas disebutkan dan jangan sampai hanya menyebutkan LSM.

Pasalnya, di kabupaten ini banyak berdiri LSM dengan berbagai bidang yang dilakukan.

“Melihat banyaknya sorotan kepada LSM yang mungkin dinilai mengganggu pembangunan , kami menyarankan kepada lembaga atau instansi terkait untuk berani melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan oknum-oknum LSM yang berbuat menyimpang,” katanya.

Menurutnya, LSM PKP ini mempunyai komitmen bersama penyelenggara negara dan aparatur penegak hukum serta organisasi kemasyarakatan lainnya untuk mengawal dan mengawasi perkembangan jalannya pembangunan.

Pengawasan ini dilakukan terkait dengan masalah korupsi, kolusi, nepotisme maupun pungutan liar.

“Kami sudah konsentrasi untuk melakukan pengawasan berbagai perbuatan yang mengarah pada korupsi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar (pungli),” tandas Suyana didampingi Bambang SH, Koordinator Advokasi LSM PKP itu. (Her)

 

 

Loading...

BERITA POPULER

To Top