RAGAM

PKS Khawatir Tahun Depan Tak Ada Etnis Rohingya Tersisa Di Miyanmar

Jakarta, liputan.co.id – Direktur Crisis Center for Rohingya (CC4R) Partai Keadilan Sejahtera, Sukamta PhD menilai pernyataan Aung San Suu Kyi yang disiarkan televisi Myanmar belum menunjukkan itikad baik untuk secepatnya menghentikan krisis Rohingya.

Apalagi sehari sebelumnya Panglima Angkatan Bersenjata Miyanmar, Jenderal Min Aung Hlaing menurut Sukamta, malah menyalahkan kaum Rohingya atas krisis yang menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi ke Bangladesh.

“Ini memberikan kesan pihak-pihak berkuasa di Myanmar secara sengaja ingin menghilangkan Etnis Rohingya dari Rakhine State dan juga terkesan membiarkan kondisi buruk yang ada,” kata Sukamta, lewat rilisnya, Rabu (20/9/2017).

Bahkan lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Yogyakarta ini, fakta tetsebut di atas bisa dijadikan indikasi langkah diplomasi Indonesia dan juga tekanan Internasional belum mampu menghentikan kekerasan yang terjadi. Hingga detik ini, menurut pantauan CC4R PKS melalui saluran media massa internasional masih terjadi pembakaran rumah-rumah penduduk dan pembunuhan terhadap warga Rohingya terus terjadi.

“Seluruh media internasional mengabarkan situasi ‘neraka’ yang menimpa Etnis Rohingya di Rakhine dan tidak ada yang bisa menghentikannya, ini sungguh sangat menyedihkan. Dan tentu sangat wajar jika kita semua kecewa dengan penerima Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi yang tidak bisa berbuat banyak,” imbuh anggota Komisi I DPR RI itu.

Karena itu, Sukamta berharap Sidang Majelis Umum PBB yang saat ini berlangsung hingga 23 September 2017, diharapkan mampu dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk mendesakkan Resolusi Majelis Umum PBB untuk menyelamatkan Rohingya.

“Ada tiga hal penting yang kita harapkan bisa menjadi Resolusi Majelis Umum PBB. Pertama bahwa krisis yang menimpa Rohingya adalah Genosida dan untuk itu semua yang terlibat di dalamnya adalah penjahat kemanusiaan yang harus dibawa ke pengadilan Internasional,” kata Sukamta.

Kedua lanjutnya, segera dilakukan penerjunan pasukan perdamaian PBB untuk menghentikan kekerasan yang terjadi dan ketiga kewajiban Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya.

“Jika Sidang Majelis Umum PBB kali ini gagal membuat resolusi yang tegas soal Rohingya, maka saya khawatir tahun depan sudah tidak ada lagi warga Rohingya yang tersisa di Myanmar,” pungkasnya.

Loading...

BERITA POPULER

To Top