RAGAM

Ribka Tjiptaning: Lha, Ini BUMN Saja Tak Bisa Lindungi Rakyatnya

Jakarta, liputan.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning minta Kementerian BUMN dan para Direksi BUMN memberikan hak layak kerja, layak upah, dan layak hidup kepada pekerja.

Menurutnya perusahaan negara tidak boleh mengurangi hak-hak pekerja, terlebih lagi para pemangku kepentingan yang tak kunjung menyelesaikan masalah buruh alih daya atau outsourcing.

“Sampai saat ini, masih ada persoalan dalam praktik outsourcing di BUMN. Misalnya, pekerja outsourcing dikontrak berulang-ulang bahkan ada yang sampai belasan tahun dan dipekerjakan pada pekerjaan inti. Alih-alih mengangkat pekerja outsourcing menjadi tetap, perusahaan outsourcing dan BUMN yang bersangkutan malah melakukan PHK,” kata Ribka, saat rapat dengan sejumlah Direksi BUMN, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Padahal, lanjut Ribka, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, negara berkewajiban memberikan pekerjaan kepada rakyatnya dengan rasa aman dan nyaman.

Dalam UUD 45 Pasal 27 kata politikus Partai PDI Perjuangan ini, tegas, bahwa negara berkewajiban memberikan pekerjaan kepada rakyatnya dengan rasa aman dan nyaman. “Lha, ini perusahaan negara saja tidak bisa melindungi rakyatnya, memberi pekerjaan kepada rakyatnya. Masak masih ada outsourcing sampai lima tahun, aturannya 6 bulan diperpanjang, dua kali 6 bulan, setelah itu harus diangkat. Itu perintah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003,” ujar Ribka.

Ia menyayangkan perusahaan negara namun tidak patuh pada aturan negara. “Nah, kalau perusahaan negara tidak patuh dengan itu, bagaimana dengan yang swasta? Kalau urusannya untung atau rugi, negara itu tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh. Kalau tidak sanggup lebih baik mundur saja,” kata Ribka.

Diingatkannya, hampir tiga tahun lebih proses tindaklanjut atas rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Outsourcing BUMN mangkrak. Dalam hal ini, Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, dan persero BUMN enggan melaksanakan rekomendasi tersebut. Akibatnya, penyelesaian outsourcing BUMN jalan di tempat.

“Untuk buruh itu yang layak kerja, layak upah, layak hidup, tiga ini mana? Permintaan buruh enggak muluk-muluk. Yang penting cukup sejahtera, hak normatifnya dikasih, enggak pernah dia nuntut-nuntut yang berlebihan,” kata Ribka, kepada sejumlah Direksi BUMN.

Hak Normatif untuk seorang pekerja imbuh Ribka, adalah semua hak pekerja yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu Pasal 93 ayat 2,3,4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. “Termasuk dalam hak normatif pekerja adalah hak-hak yang juga diatur dalam Surat Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama,” ujarnya.

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top