RAGAM

Politikus Demokrat Minta KPK Ingatkan Pemerintah Tertib Buat Laporan

Jakarta, liputan.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak lagi mengurus APBN sampai kepada satuan tiga. Dengan demikian kata anggota Komisi III DPR RI Mulyadi, anggaran dalam level satuan tiga, tidak lagi harus melalui persetujuan komisi di DPR.

Pernyataan tersebut disampaikan Mulyadi menyikapi paparan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR yang meminta DPR lebih transparan dalam pembahasan anggaran.

“Satuan tiga sudah tidak lagi harus melalui persetujuan komisi. Artinya, tidak ada lagi kewajiban kementerian atau lembaga untuk meminta persetujuan komisi di DPR, melainkan hanya bersifat program,” kata Mulyadi, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Namun konsekuensinya lanjut politikus Partai Demokrat itu, dalam UU MD3, karena DPR tidak lagi membahas atau menyetujui anggaran pada satuan tiga, maka satu bulan setelah pengesahan APBN di paripurna, Kementerian atau Lembaga harus menyampaikan ke komisi terkait dan harus bisa diakses oleh masyarakat.

“Itu sebagai bentuk pengawasan kita terhadap mitra. Tapi kenyataannya, Kementerian atau Lembaga tidak bisa memenuhi itu. Kami meminta KPK untuk ikut mengingatkan Kementerian atau Lembaga untuk tertib membuat laporan itu,” saran Mulyadi.

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top