NASIONAL

Korban Penyerobotan Tanah Minta Perlindungan Pemerintah

KILASJATENG.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memperhatikan rakyatnya yang menjadi korban praktik mafia tanah. Salah satunya adalah yang dialami korban penyerobotan tanah yang tergabung dalam Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI).

Ketua FKMTI S Kendi Budiardjo mengatakan, bahwa pihaknya mendukung upaya Presiden Jokowi untuk mewujudkan reformasi agraria. Namun FKMTI menilai reformasi Agraria tidak cukup hanya dengan mempercepat proses sertifikasi terhadap tanah milik rakyat.

“Kami mendukung adanya reformasi agraria. Namun di lapangan kami justeru menemukan banyak terjadi di berbagai wilayah, tanah milik rakyat baik yang berstatus girik maupun sertifikat bisa dikuasai secara sepihak oleh pengusaha besar dan konglomerat,” kata Kendi dalam rilisnya, Minggu (20/5).

Menurutnya, salah satu modus yang dilakukan pengusaha diduga berkerjasama dengan oknum aparatur pemerintah dengan menggelapkan serta menghilangkan girik, sertifikat tanah milik rakyat.

“Dimanipulasi, bahkan dalam hal pengukuran tanah, menghilang berkas atau warkah tanah ketika ada perkara. Kemudian BPN keluarkan SHGB baru. Warga yang protes kemudian ditantang gugat ke pengadilan meski hasilnya telah diprediksi menuai kekalahan,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Presiden Jokowi segera turun tangan agar program reformasi agraria dapat berjalan baik dengan mengingatkan Kepala BPN dan jajaran untuk tidak bersengkongkol dengan mafia tanah dan melindungi kepentingan penyerobot tanah.

Pihaknya juga meminta Presiden Jokowi memerintahkan BPN agar menggunakan kewenangannya untuk membatalkan sertifikat jika terjadi cacat administrasi dalam proses pembuatan sertifikat yang dilakukan oleh oknum BPN.

“Sudah menjadi rahasia umum jika saat ini pun masih bercokol mafia peradilan dengan masih banyaknya aparat penegak hukum yang justru ditangkap KPK terkait jual beli perkara,” katanya.

Jika korban penyerobotan tanah sudah menang di pengadilan, lanjutnya, tetap akan dipersulit oleh oknum BPN untuk memperoleh hak atas tanahya yang sudah berganti surat kepemilikan.

“Kalau kongkalingkong ini terus dibiarkan tanpa ada solusi, maka jangan heran suatu saat nanti ratusan ribu sertifikat yg telah dibagikan kepada rakyat dengan sangat mudah beralih menjadi SHGB milik konglomerat,” tandasnya.

Kendi menambahkan, jika dibentuk tim pemberantasan mafia tanah oleh Presiden Jokowi, maka yang pertama-tama harus disasar adalah oknum BPN mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Jika ini tidak dilakukan, Mafia perampas tanah rakyat akan tetap merajalela hanya berganti kepala.

“Hal ini harus dilakukan jika pemerintahan Jokowi bersungguh-sungguh ingin mewujudkan reformasi agraria untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” imbuhnya. (Rta)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top