RAGAM

Kontrol Ceramah Agama, Bawaslu Diminta Kembali pada Tupoksi

Jakarta, liputan.co.id – Rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan panduan materi ceramah agama, terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), ditentang keras oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Pasalnya, tersebut sudah berada di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bawaslu sebagai pengawas pilkada. Tindakan Bawaslu justru akan semakin memanaskan suasana Pilkada.

Meskipun buku materi ceramah belum selesai disusun Bawaslu, namun di sejumlah daerah, seperti di Jawa Barat ujar Fadli, telah dikeluarkan surat himbauan dari Bawaslu, perihal pengaturan penyampaian materi ceramah keagamaan. Baik di pesantren, masjid, majelis taklim, dan khutbah Jumat.

“Saya menilai upaya seperti ini, justru yang terjadi akan semakin memanaskan suasana. Langkah Bawaslu untuk mengkontrol materi ceramah agama sangat keliru,” kata Fadli, di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Setidaknya ujar dia ada tiga alasan. Pertama, kalau melihat tupoksi Bawaslu dalam UU No.7/2017, yang wajib diawasi oleh Bawaslu selain praktik politik uang adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI. “Tidak ada kewajiban mengawasi Ulama, Kyai, atau para pemuka agama di dalam rumah-rumah ibadah,” tegasnya.

Wakil Ketua Partai Gerindra ini mempertanyakan, pakah upaya Bawaslu sudah maksimal mengawasi ASN, TNI, dan POLRI?! Padahal itu jelas tertulis di dalam UU. “Berkaca pada Pilkada 2017 di DKI, banyak indikasi adanya oknum yang terlibat, namun Bawaslu tidak terdengar suaranya!? Sehingga, jangan yang di luar tupoksi diurusi, namun yang menjadi tupoksinya dilewati,” ujar Fadli.

Kedua, Bawaslu juga tidak memiliki dasar kewenangan mengatur isi ceramah agama. Apakah para pemuka agama diangkat oleh Bawaslu? “Jangankan Bawaslu, Kementerian Agama saja tidak bisa mengatur isi ceramah agama. Bawaslu tak memiliki legitimasi untuk mengatur hal tersebut,” tegasnya.

Selain itu memurut Fadli, Bawaslu juga tidak memiliki kapasitas untuk menilai apakah isi ceramah agama itu tepat atau tidak! “Apalagi kita sangat paham, ceramah agama pasti selalu terkait dengan isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat. Pilkada, adalah isu aktual di masyarakat. Sehingga mengontrol ceramah agama tidak menyinggung pilkada, adalah hal yang mustahil. Bawaslu nantinya akan kerepotan mengurusi hal-hal yang sebenarnya bukan tupoksinya,” kata dia.

Ketiga imbuh Fadli, Bawaslu harus lebih peka jika isu agama ini adalah isu sensitif. Jangan membuat kebijakan yang memancing kecurigaan publik. Sebab, ketika kebijakan ini diterapkan, apakah dalam pelaksanaannya Bawaslu bisa berlaku adil untuk mengawasi seluruh tempat ibadah? Jika tidak bisa kata Fadli, upaya Bawaslu hanya akan memunculkan kecurigaan dan provokasi di tengah masyarakat.

“Karena itu, saya meminta pengaturan mengenai hal-hal sangat sensitif itu dihentikan. Bawaslu harus kembali kepada tupoksinnya. Jangan abuse of power, dan jangan bertindak di luar tupoksi dan kapasitasnya,” saran Fadli.

Loading...
Click to comment

Most Popular

To Top