GAYA HIDUP

Kecurangan Dinilai Penyebab Defisit BPJS Kesehatan

Jakarta, liputan.co.id – Selisih antara masuknya iuran dengan besarnya klaim kesehatan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tahun 2017 mencapai minus Rp5,8 triliun.

Penyebabnya menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri, iuran yang diterima dari peserta di tahun 2017 hanya sebesar Rp35,6 triliun, sedangkan beban klaim yang harus dikeluarkan BPJS Kesehatan mencapai Rp41,4 triliun plus kecurangan yang terjadi.

“Artinya ada missmatch sekitar Rp5,8 triliun selama enam bulan pertama di tahun 2017 yang lalu,” kata Syamsul, di Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Meski defisit lanjutnya, program jaminan kesehatan dasar melalui BPJS Kesehatan untuk warga negara harus tetap diselenggarakan.

“Kita komit, karena ini amanat UUD 45, bahwa pelayanan kesehatan hak warga negara dan pemerintah wajib menyediakannya,” tegas dia.

Dia tegaskan, munculnya defisit antara lain disebab karena tidak disiplinnya peserta BPJS Kesehatan dalam memenuhi iuran.

“Penyebab utama defisit adalah iuran yang lebih kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan. Kedua, biaya pengobatan, terutama penyakit berat semakin meningkat, dan ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Dari situ saja sudah memberi beban yang besar bagi BPJS Kesehatan,” ujar dia.

Selain itu, juga masih ada kecurangan dalam penyelenggaraan fasilitas kesehatan masyarakat. Indikasi praktik kecurangan ini sedang dicarikan solusinya oleh Komisi IX DPR dengan pihak-pihak terkait.

“Masih adanya fraud yang terjadi di dalam penyelenggaraan terutama di fasilitas kesehatan masyarakat. Nah itu masalah-masalah yang dihadapi,” kata Syamsul.

Untuk mengatasinya, semua pihak memang tengah merumuskan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya kata dia, memberlakukan single pelayanan.

“Standar pelayanan yang tunggal tidak ada kelas-kelasan, sehingga yang ditanggung BPJS Kesehatan itu relatif seragam, standar pelayanan juga seragam untuk penyakit yang sama,” ungkapnya.

Selain itu imbuhnya, juga diusulkan bagaimana melibatkan Pemda, misalnya kapitasi itu ditanggung Pemda, tapi begitu dirujuk ke rumah sakit fasilitas lanjutan, baru jadi beban BPJS Kesehatan.

“Selama ini kepala daerah mengkampanyekan kesehatan gratis. Wujudkan itu dengan cara membayar besaran kapitasi yang harus ditanggung oleh puskesmas di wilayahnya masing-masing,” usul dia.

Loading...
Click to comment

Most Popular

To Top