RAGAM

DPR Warning Pemerintah Soal Papua

Jakarta, Liputan.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengecam aksi sandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap sekitar 1.300 orang di Desa Kimbely dan Banti, Distrik Tembagapura – Papua, yang sudah berlangsung sejak 9 November lalu.

Kelompok tersebut menurut sejumlah pemberitaan ujar Fadli diduga bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Akibat penyanderaan membuat warga tak bisa bergerak, diisolasi dan dilarang keluar dari kampungnya.

“Saya mengecam keras tindakan penyanderaan oleh KKB OPM. Apa yang mereka lakukan bukan lagi tindakan kriminal biasa. Melainkan bentuk tindakan terorisme. Sehingga mereka lebih tepat disebut kelompok teroris, daripada kelompok kriminal,” kata Fadli, lewat rilisnya, Senin (13/11/2017).

Di samping telah melanggar hukum di Indonesia lanjutnya, penyanderaan tersebut, juga mengancam hidup ribuan warga sipil di Papua. Ini semacam test the water dari OPM.

Karena itu, Ketua Tim Pemantau Otsus Aceh, DIY, Papua ini mendesak pihak Kepolisian dan TNI harus berupaya keras agar para sandera bisa segera bebas. Ini sudah lebih dari empat hari. Tentunya kondisi warga terisolasi sudah mulai kekurangan makanan. Kondisi fisik mereka juga pasti menurun.

“Dalam kondisi ini, pihak Kepolisian dan TNI sebisa mungkin menghindari kontak senjata. Utamakan pendekatan persuasif dan preventif. Namun kita pun harus menunjukkan kedaulatan dan tak didikte oleh kelompok separatis. Masyarakat bertanya-tanya, kenapa kejadian ini seperti dibiarkan dan aparat tak bertindak tegas? Masyarakat juga banyak yang menanyakan, mengapa mereka hanya disebut KKB, bukan Kelompok Teroris atau Separatis?,” kata Fadli.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, harus ada penanganan tegas terhadap OPM dengan cara persuasif, dialog atau cara lain yang diperlukan. Ancaman yang dilakukan oleh OPM selama ini menunjukkan, seolah-olah Indonesia tak berdaya.

“Sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus di Papua, saya mengamati, gerakan pro-kemerdekaan Papua dalam tiga tahun ini semakin nyaring. Mereka tak hanya well organized, tapi juga well funded. Hal itu terlihat dari upaya internasionalisasi isu Papua, yang antara lain dimotori oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Mereka aktif mencari basis dukungan di forum internasional. Seperti di Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Island Forum (PIF), dan bahkan di forum dekolonisasi di the United Nations (UN),” ungkap Fadli.

Tim Pemantau Otsus Papua DPR RI imbuh Fadli, juga terus menggali perkembangan terbaru. Otsus dibentuk, salah satunya agar permasalahan di Papua bisa cepat teratasi. DPR ingin implementasi Otsus ini dapat memberikan dampak strategis bagi penyelesaian permasalahan politik dan keamanan di Papua. Tak hanya dijalankan sebatas business as usual.

“Pemerintah jangan anggap enteng masalah Papua dan segera mengambil langkah ke arah penyelesaian. Jika tindakan penyanderaan didiamkan, maka akan berulang sebagai cara mencari perhatian internasional oleh OPM,” pungkasnya.

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top