RAGAM

Kisruh Tambang di Babel, Komite II DPD RI Gelar Pertemuan Stakeholders

Jakarta – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pertemuan dengan masyarakat Bangka Belitung (Babel) membahas masalah pertambangan timah, sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti ke Bangka Belitung, Selasa (7/1/2020) lalu.

Menurut Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, pertemuan ditujukan untuk menciptakan iklim usaha sehingga mendukung percepatan pembangunan di Bangka Belitung untuk mensejahterakan masyarakat.

“Masalah ini bukan barang baru. Kita harus menetapkan hukum dalam rangka membangun bangsa. Kita harus lihat komprehensif kepentingan bangsa ini, arah Presiden mau ke mana? Dimulai dengan menata hukum untuk membangun 100 tahun Indonesia merdeka,” kata Yorrys, di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Pertemuan yang menghadirkan PT. Timah, Bareskrim Polri, PT. Aries Kencana Sejahtera (AKS), Assosiasi Penambang dan Pengolah Pasir Mineral Indonesia (Atomindo), dan perwakilan masyarakat ini berangkat dari aspirasi tentang penataan dan zonasi serta persaingan yang kurang sehat dalam usaha pertambangan timah.

Satu dari pengusaha pertambangan yang hadir Komisaris PT. AKS, Surya Wiranto, mengeluhkan banyaknya smelter memiliki Izin usaha Pertambangan (IUP) yang harus berhenti beroperasi, sementara beberapa penambangan ilegal masih banyak ditemui di beberapa tempat di Bangka Belitung.

“Kami dibatasi. Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) kita dicabut, padahal itu berlaku satu tahun. Kalau memang tidak bisa ekspor, tapi kami mengalami kriminalisasi, itu yang terjadi di lapangan. Banyak pertambangan ilegal yang masih beroperasi. Kalau dikerucutkan kita akan tahu muaranya kemana,” kata Surya.

Sedangkan Direktur Utama PT. Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani mengatakan, perusahaannya dalam melakukan kegiatan penambangan, selalu menerapkan prinsip good mining services dan kegiatan ekspor timah tanpa menghalangi perusahaan pertambangan lainnya serta sebelum membuka tambang selalu diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat.

Dia tegaskan, tidak ada larangan ekspor selama bisa menunjukkan RKAB dan neraca cadangan. “Faktanya, ada beberapa pihak yang melakukan ekspor. Kemarin sempat ada ramai-ramai, saya minta kita mundur dulu. Kami punya IUP yang sah, AMDAL yang sah, dan kadang ada penolakan. Sementara yang tidak punya, tidak ditolak Pak,” tegasnya.

Terkait dengan itu, Wakil Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol Agung Budiono mengatakan pihaknya langsung turun untuk melakukan observasi. Menurutnya, beberapa usaha pertambangan timah di Bangka Belitung masih belum dilaksanakan dengan baik sesuai aturan. Dia tegaskan, kepolisian tidak terlibat dalam penutupan smelter di Bangka Belitung, karena hal tersebut di luar wewenangnya.

“Secara keseluruhan ada 34 smelter perusahaan, kami sudah melakukan pengecekan semua, termasuk PT. Timah, tidak ada terkecualinya. Ternyata hampir mayoritas pekerjaan tidak dilakukan sesuai IUP masing-masing. Kami bingung soal adanya penutupan smelter, yang menutup siapa, dan yang ditutup siapa. Kami tidak ada istilah menutup, kami hanya melakukan upaya agar para pengusaha melakukan kegiatan usaha sesuai IUP masing-masing,” jelas Agung.

Sementara Kepala Desa Rebo, Fendi, mewakili masyarakat dan nelayan di desanya, menyatakan pertambangan yang dilakukan di wilayahnya dapat merusak lingkungan dan merugikan nelayan. Dirinya berharap agar DPD RI membantu mengatur dan menata wilayah pertambangan agar tidak merugikan masyarakat.

Dalam pertemuan, Anggota DPD RI Provinsi Bangka Belitung Hudarni Rani meminta agar segala permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Salah satunya mengenai maraknya pertambangan timah ilegal yang masih ada sampai saat ini.

“Banyak pertambangan timah ilegal yang dibiarkan. Ada yang bekerja mulai jam 5 sore, dan jam 5 subuh dia pulang, itu ilegal. Kalau bisa yang legal kita jaga dan yang ilegal jangan kita biarin, karena yang ilegal itu bisa bikin rusak berat,” ujar Hudarni.

Anggota DPD RI Zuhri M. Zyazali yang juga dari Provinsi Bangka Belitung meminta semua stakeholders yang hadir berkomitmen untuk membangun Bangka Belitung, salah satunya dengan melaksanakan penambangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pendapat saya, mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan ini. Ayo sama-sama kita kelola. Tidak ada gunanya saling menyalahkan. Potensi pariwisata juga dapat dioptimalkan untuk kepentingan bersama selain pertambangan,” pesan Zuhri.

Di akhir pertemuan, Yorrys meminta agar semua pihak yang hadir dapat mengkaji dan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Komite II DPD RI akan terus mengawal perkembangan pertambangan untuk mewujudkan percepatan pembangunan di Bangka Belitung.

“Aspirasi yang telah disampaikan dari semua pihak, kami telah merekam, dan kami harapkan setiap pihak supaya bisa merekam, dan apa langkah-langkah yang bisa digunakan untuk mengantisipasi masalah tersebut. Kita akan sampaikan kepada publik dan pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan sesuai tupoksi dari DPD,” pungkas Yorrys.

The post Kisruh Tambang di Babel, Komite II DPD RI Gelar Pertemuan Stakeholders appeared first on LIPUTAN.CO.ID.

Loading...

BERITA POPULER

To Top