RAGAM

DPR RI Ungkap Komitmen Indonesia Terhadap Air Bersih dan Sanitasi di WPFSD

Jakarta – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Siti Masrifah, mengungkapkan komitmen serius Indonesia dalam memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) ke-6 yaitu, ketersediaan air bersih dan sanitasi.

Hal tersebut dinyatakan Siti pada sesi pleno kedua acara World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) 2019, bertajuk “Ensuring Rural Access to Clean Water Supply, Sanitation, and Hygiene”, dihadapan 150 delegasi dari 28 negara, di Kuta, Bali, pada Rabu (4/9/2019).

“Dalam upaya meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak di daerah pedesaan, pemerintah Indonesia sudah mengembangkan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) pada tahun 2006. Tujuannya untuk meningkatkan fasilitas air dan sanitasi, dan perilaku hidup bersih dengan memperluas dan mengarusutamakan pendekatan berbasis masyarakat,” kata Siti.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Banten III ini menjelaskan, pada akhir 2018, PAMSIMAS telah menjangkau 22.961 desa yang tersebar di 376 kabupaten dan 33 provinsi. Proyek ini dinilai sangat bermanfaat bagi 17,2 juta orang dengan akses ke fasilitas air bersih, di atas target 2018 yakni 16 juta orang, dan untuk 15,4 juta orang dengan akses ke sanitasi dasar yang lebih baik.

“Lebih jauh, project ini telah menyediakan sekitar 42 ribu liter per detik air di hampir 17 ribu desa, dengan menyambungkan 2 juta rumah,” imbuhnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangasa (PKB) ini menegaskan bahwa DPR RI telah secara aktif mendukung Pemerintah Indonesia mencapai akses universal terhadap air dan sanitasi dengan memberlakukan undang-undang yang relevan, melakukan pengawasan, hingga proses anggaran yang efektif.

“Undang-Undang tentang Pemda dan Dana Desa telah mewajibkan pemerintah untuk memberikan layanan dasar, seperti Pendidikan dan Kesehatan termasuk air bersih dan sanitasi, dan memastikan beroperasinya sistem jangka panjang pasokan air dan adopsi perilaku sanitasi secara permanen,” ujarnya.

Di akhir paparannya, Siti mengatakan, sebagaimana telah diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, DPR RI telah mengalokasikan dana untuk pembangunan sanitasi sesuai kebutuhan masing-masing desa pada tahun 2016-2018. “DPR RI telah mendorong penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan skema yang telah diterapkan di beberapa daerah seperti NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

The post DPR RI Ungkap Komitmen Indonesia Terhadap Air Bersih dan Sanitasi di WPFSD appeared first on LIPUTAN.CO.ID.

Loading...

BERITA POPULER

To Top