KILAS SEMARANG

Kaum Disabilitas Bisa Beri Warna Baru Dunia Politik

KILASJATENG.COM, SEMARANG – Dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yang berlangsung besok, ada puluhan penyandang disabilitas mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan.

Mereka tersebar di beberapa wilayah dengan partai berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah penyandang disabilitas asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Anggiasari Puji Aryatie yang menjadi politisi Partai NasDem.

Peluang keterpilihan disabilitas di parlemen dinilai sangat besar. Karena, selain memberikan warna baru dalam dunia perpolitikan, para caleg disabilitas itu biasanya berasal dari kalangan aktivis yang telah memiliki jejaring antar komunitas.

“Potensi keterpilihan mereka sangat berpeluang, karena di daerah, mereka termasuk publik figur dan aktif berorganisasi antar komunitas. Dari sisi jejaring mereka sudah terbentuk,” kata Ketua I Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Heppy Sebayang kepada wartawan, Selasa (16/4).

Dikatakannya, dari data yang dimiliki, ada 41 caleg disabilitas yang maju pada Pemilu 2019, mulai dari tingkat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR RI. Dari para caleg itu tidak ada yang beririsan dalam satu dapil. Sehingga peluang untuk terpilih bisa menjadi lebih besar.

“Kami dari komunitas mendorong untuk mendukung caleg disabilitas tanpa memandang partainya. Teman-teman hampir berada pada Dapil yang berbeda, sehingga peluangnya besar. Kecuali kalau dalam satu dapil, akan berebut suara,” ungkapnya.

Pihaknya meyakini, ketika mereka terpilih menjadi anggota legislatif akan menyuarakan kesetaraan hak bagi kaum disabilitas. Pasalnya, kata dia, kurang perhatiannya pemerintah akan penyandang difabel disebabkan karena tidak ada yang menyuarakan.

“Kita ingin ketika mereka berhasil duduk sebagai legislatif dapat menyuarakan keberpihakan dan kesetaraan terhadap disabilitas melalui undang-undang,” harapnya.

Ditegaskan, salah satu hal utama yang perlu dilakukan oleh caleg disabilitas ketika lolos ke parlemen adalah mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas.

Dimana salah satu amanatnya adalah pembentukan komisi nasional disabilitas, yang hingga kini belum terbentuk.

Mereka, termasuk Anggia, diyakini tidak hanya eksklusif menguasai isue disabilitas. Mereka juga menguasai isue-isue yang lebih luas terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia

“Paling tidak yang pertama disuarakan adalah implementasi pembentukan komnas disabilitas. Karena kalau komnas itu terbentuk, semoga tercipta pemenuhan hak dan kesetaraan terhadap disabilitas,” harap Heppy.

Menurut Happy para caleg penyandang disabilitas juga relatif dikenal masyarakat. Hal ini karena para caleg kerap melakukan advokasi dalam kegiatan mereka di organisasi.

Menurut Happy, jumlah penyandang disabilitas yang tercatat di daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 1,25 juta orang. Tetapi menurut Happy jumlah sebenarnya penyandang disabilitas yang mempunyai hak pilih mencapai dua belas juta jiwa.

“Banyak petugas pendaftaran pemilih, yang tidak mencatat disabilitas pemilih, akibatnya di dalam DPT jumlahnya lebih sedikit,” kata Happy.

Dia berharap, petugas pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang, tetap memperhatikan kondisi Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar mudah diakses penyandang disabilitas.

Happy mencontohkan TPS misalnya harus mudah diakses bagi penyandang kursi roda atau bagi para tuna netra.

Petugas di TPS juga perlu memperhatikan ketersediaan logistik bagi para pemilih dengan disabilitas seperti template bagi penyandang tuna netra.

Dia berharap petugas TPS memahami kebutuhan para penyandang disabilitas karena penyelenggara pemilu pun sudah memiliki buku panduan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.

“Petugas di TPS harus melayani penyandang disabilitas dengan baik,” terangnya.

Di kesempatan lain, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Reza Hariyadi mengatakan, penyandang disabilitas memiliki hak-hak, termasuk hak politik yang sama sebagai warga negara.

Pengabaian terhadap eksistensi hak politiknya akan bertentangan dengan UU Nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Bahkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XIII/2015, menjamin hak pilih bagi penyandang disabilitas tunagrahita atau disabilitas mental selama tidak mengidap gangguan jiwa secara permanen dan dikonfirmasi oleh profesional.

“Hal tersebut untuk menjamin terlindunginya hak pilih penyandang disabilitas, sekaligus mewujudkan kualitas pemilu yang demokratis,” katanya.

Dia melanjutkan, selama ini belum ada kebijakan affirmasi bagi penyandang disabilitas. Terutama menyangkut hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik.

“Jaminan UU hanya menyangkut hak pilih. Ini wujud dari perlindungan HAM dan wujud prinsip kesetaraan di muka hukum dan pemerintahan yang termaktub dalam konstitusi,” tuturnya.

“Sehingga caleg disabilitas memiliki peluang yang besar untuk terpilih,” katanya. (Lis)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top