KILAS SEMARANG

Penugasan Bulog untuk Impor Bawang Putih Bisa Rugikan Jokowi

KILASJATENG.COM, SEMARANG – Penugasan Bulog untuk melakukan impor 100.000 ton bawang putih menuai kritikan keras berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai diskresi tanpa wajib tanam tersebut menimbulkan perlakuan yang bukan saja tidak adil bagi importir, tapi juga sangat merugikan petani.

Dari sisi politik, kebijakan ini juga dianggap tak populis yang bisa memantik kekecewaan para petani. Artinya, bukan tidak mungkin kekecewaan petani bisa berimbas kepada elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu Presiden (Pilpres) April nanti.

“Apalagi, petani adalah salah satu basis dukungan untuk Jokowi,” ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Jumat (22/3).

Berdasarkan berbagai survei yang ada, kata dia, pemilih Jokowi berasal dari kalangan menengah ke bawah seperti petani.

Menurutnya, Pemerintah jangan melakukan kebijakan yang salah kaprah jelang pemilu karena akan berisiko menurunkan elektabilitas Jokowi.

Apalagi hampir sebagian pemilih Jokowi adalah petani yang butuh diayomi, dirawat serta bila perlu diuntungkan oleh kebijakannya dan jangan justru dirugikan.

Kalau dirugikan ini akan berpotensi berbalik arah dan tentunya juga akan merugikan. “Ingat ini basis massa Jokowi, maka harus dijaga, jangan membuat kebijakan yang merugikan,” Ujang mengingatkan.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro juga mendesak penugasan Bulog untuk melakukan impor 100.000 ton bawang putih dievaluasi. Alasannya, kebijakan itu berpeluang membuat Bulog melakukan monopoli.

Sehingga Pemerintah harus memberikan kuota kepada perusahaan swasta agar terhindar dari monopoli. “Kalau begini, lagi- lagi dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat,” katanya.

Darori melanjutkan, DPR akan mempertanyakan kepada Menteri Pertanian terkait jadwal panen raya bawang putih. Khawatirnya, penunjukkan Bulog untuk melakukan impor komoditas bawang putih malah merugikan petani lokal.

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasludin menambahkan, penunjukan impor bawang tanpa kewajiban tanam merupakan pelanggaran Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 38 tahun 2017 juncto 24 tahun 2018.

Di mana ada kewajiban bagi importir bawang putih untuk menanam lima persen dari volume yang didapat dari rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH).

“Melanggar dong. Ngapain dibuat peraturan kalau pada akhirnya itu bakal dilanggar sendiri. Berarti kita tidak konsisten terhadap aturan yang ada,” tegasnya. (Lis)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top