KILAS SEMARANG

Peneliti INDEF: Impor Bawang Putih Ciptakan Rente Ekonomi

KILASJATENG.COM, SEMARANG – Kebijakan pemerintah yang mengistimewakan Bulog untuk melakukan impor bawang putih berpotensi melanggar persaingan usaha. Pasalnya mengimpor bawang putih tanpa kewajiban menanam 5 persen dari total volume impor bakal menimbulkan rente ekonomi komoditas ini yang semakin besar.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai ini juga bertendensi pelanggaran persaingan usaha, di mana alih-alih bisa menstabilkan harga, hak konsumen untuk mendapat harga lebih murah pun dipertaruhkan.

“Bawang putih itu apa harus semua diurusi pemerintah? Saya justru curiga kalau itu dilakukan pemerintah hanya motif rente-rente ekonomi,” kata peneliti INDEF, Sugiyono Madelan, saat dikonfirmasi Minggu (23/3).

Sugiyono mengaku tidak setuju akan diskresi terhadap Bulog. Karena adanya perlakuan istimewa terhadap BUMN membuat persaingan usaha menjadi rusak.

Karena menepiskan kesempatan untuk mencari keunggulan komparatif dan kompetitif dari suatu komoditas atau produk. Padahal kedua keunggulan tersebut baru bisa diperoleh apabila terjadi persaingan usaha yang sehat.

Apabila BUMN semacam Bulog juga diberi perlakuan spesial, produk yang bagus dari luar akan terhambat untuk masuk ke dalam negeri.

Hambatan ini dikarenakan jatah untuk swasta bersaing menjadi berkurang. Sebaliknya, ini bisa menguntungkan pihak tertentu, jika kemudian Bulog menunjuk pihak lain sebagai perpanjangan tangan.

“Nanti kan swasta yang tidak leluasa mendapatkan impor kan belinya juga dari Bulog. Termasuk yang dulu- dulu kan juga begitu,” jelas akademisi Universitas Mercubuana itu.

Sugiyono pun mengingatkan diskresi kepada Bulog ini sangat bisa mendapatkan protes keras dari dunia internasional. Pasalnya, hal yang sama pernah terjadi.

Jelang reformasi Bulog sempat mengurusi berbagai impor komoditas. World Trade Organization pun melakukan protes keras sehingga ujungnya Bulog hanya ditugasi mengurusi komoditas-komoditas penting untuk hajat hidup orang banyak, seperti beras dan gula.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani mengingatkan, penugasan kepada Bulog jangan sampai membuat monopoli terhadap impor komoditas ini terjadi.

Swasta juga mesti mendapat kesempatan yang serupa dan adil. “Supaya harga itu juga bisa kompetitif,” ia mengingatkan.

Di sisi lain, dirinya menyayangkan adanya kabar, swasta terkesan dihambat dalam impor bawang putih ini. Mengingat RIPH untuk impor bawang putih oleh swasta banyak yang belum keluar.

Tidak hanya untuk bawang putih, ia melihat adanya kesan yang sama terhadap cara Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan izin impor bagi komoditas lain.

“Selalu begitu. Terjadi di komoditas jagung juga begitu,” keluhnya.

Ketua Apindo Anton J Supit menuturkan seharusnya tidak semua kebijakan yang strategis diberikan kepada BUMN. Karena jika peran swasta dikecilkan akan mempengaruhi sistem perekonomian bangsa.

“Semestinya kita harus melihat bahwa tidak semua harus dilakukan oleh BUMN. Swasta harus diberikan peran juga. Kalau perlu dilelang saja, siapa yang paling mampu, paling murah, paling cepat, dan paling berkualitas,” kata Anton. (Lis)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top