INTERNASIONAL

Fadli Zon: Ciptakan Transparansi, Indonesia Harus Dorong Agenda Demokratisasi Asean

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI DR Fadli Zon berharap agar anggota parlemen, auditor badan-badan pemeriksa keuangan, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya terus mempromosikan pentingnya akuntabilitas dan transparansi melalui gerakan global anti-korupsi. Sebagai bagian dari Asean kata Fadli, Indonesia perlu aktif berkolaborasi dan mempromosikan pentingnya akuntabilitas serta transparansi ini di kawasan.

Demikian dikatakan Fadli ketika menjadi narasumber dalam Seminar Bersama yang diadakan oleh Association of Southeast Asian Nations (Asean), Asean Supreme Audit Institutions (Aseansai), dan Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA), yang dilangsungkan di Ballroom Hotel Sheraton, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Seminar yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla, Fadli didampingi oleh dua panelis yaitu Piyawat Sivarak (Perwakilan Asean untuk Kerja Sama Layanan Sipil) dan Michael Aguinaldo (Ketua Komite Pelatihan Aseansai).

“Menurut saya, demokrasi hanya bisa berjalan melalui pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Persoalannya adalah sebagian besar negara-negara Asean masih hidup dalam demokrasi semu. Semangat kita untuk memengaruhi negara-negara yang kurang demokratis selama ini selalu terganjal akibat adanya prinsip non-intervensi yang selama ini dijunjung Asean,” ujar Fadli.

Selain itu lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, Asean juga masih terjebak pada masalah korupsi. Isu korupsi telah mengganggu tata kelola pemerintahan, serta menghancurkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Korupsi telah mencuri hak-hak rakyat untuk mencapai kesetaraan dan kemakmuran.

“Saya tadi menyampaikan, kita tak mungkin memberantas korupsi sendirian. Pemerintah dan parlemen di semua negara harus bekerjasama mengatasi persoalan ini. Selain itu penting kerja sama lembaga auditor negara untuk memastikan proses pembangunan di tiap-tiap negara Asean berlangsung akuntabel dan transparan,” kata Fadli.

Sebagai Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), Fadli menjelaskan bahwa sejak didirikan pada 2002, GOPAC telah aktif terlibat dalam jaringan anti-korupsi global, serta mendorong kerja sama anti-korupsi di antara anggota-anggota parlemen. “Hingga Februari 2019, GOPAC telah memiliki 1.397 anggota di seluruh dunia, yang terbagi dalam 62 National Chapters, serta 5 Regional Chapters, yaitu Arab, Afrika, Asia Tenggara, Oseania, dan Amerika Latin. GOPAC adalah satu-satunya jaringan internasional anggota parlemen yang didedikasikan untuk memberantas korupsi, serta terciptanya pemerintahan yang baik,” ungkapnya.

Bersama dengan Islamic Development Bank (ISDB), UNDP, dan Westminster Foundation for Democracy (WFD) lanjutnya, GOPAC telah mengembangkan “Buku Pegangan Parlemen” sebagai pedoman bagi anggota Parlemen untuk mengimplementasikan SDGs. Sampai sekarang, buku pegangan ini telah diterjemahkan ke sejumlah bahasa.

Ke depan, untuk memperkuat peran parlementer dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kata Fadli, ada empat hal yang harus diperhatikan.

Pertama, harus memastikan proses pembangunan demokrasi di kawasan ASEAN. Konsolidasi demokratis ini sangat penting, karena tanpa demokrasi, tak akan ada proses partisipatif dan juga transparansi.

Kedua, perlu memastikan bahwa konsensus ASEAN dibangun di atas komitmen transparansi dan akuntabilitas. Semua negara ASEAN harus berkomitmen terhadap demokrasi, sesuai isi Piagam ASEAN. Adanya sistem konsensus dalam organisasi ASEAN tak boleh dijadikan penghalang menolak demokrasi, transparansi dan akuntabilitas.

Ketiga, mendorong Parlemen negara-negara ASEAN untuk memperkuat mekanisme pengawasan keuangan publik dengan membentuk “Public Accounts Committee” (PAC). Gagasan ini sangat penting, karena parlemen tidak hanya berperan menyetujui anggaran, tetapi juga dalam meninjau, mengawasi, serta meminta pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran. PAC ini harus bekerja sama dengan seluruh badan pemeriksa keuangan yang ada di ASEAN.

Keempat, Asean mendorong AIPA untuk terlibat dalam isu-isu tadi. Isu-isu konsolidasi demokrasi, transparansi, serta akuntabilitas, harus menjadi isu kunci di kalangan anggota parlemen ASEAN. Melalui fungsi konstitusionalnya, anggota parlemen harus memosisikan diri sebagai pemimpin dalam menerapkan prinsip-prinsip ini di kawasan.

“Asean adalah organisasi sekaligus kawasan yang strategis. Jika kita bisa mendorong transparansi, akuntabilitas, serta demokrasi di kawasan Asia Tenggara, maka dampaknya akan sangat besar sekali, terutama bagi kemajuan kawasan,” pungkas Fadli.

The post Fadli Zon: Ciptakan Transparansi, Indonesia Harus Dorong Agenda Demokratisasi Asean appeared first on LIPUTAN.CO.ID.

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top