RAGAM

DPR Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK

Jakarta, liputan.co.id – Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang harus mengikuti kaidah teknis pertambangan yang baik. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUPK) wajib melaksanakan pengelolaan dan pemanfataan lingkungan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Selain itu, disebutkan juga bahwa setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangn Khusus (IUPK) wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.

“Namun hingga saat ini masih terdapat perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban untuk menyediakan dana tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat Rapat dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian juga mempertanyakan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) KLHK, apakah pihak KLHK telah melakukan pemungutan dana jaminan tersebut dari perusahaan-perusahaan penerima izin IUP dan IUPK itu.

“Dari jumlah perusahaan yang telah memiliki IUP dan IUPK, apakah sudah dipungut dana jaminan pasca tambangnya. Kita butuh daftar (nama) perusahaannya yang di bawah pengawasan Dirjen Minerba Kementerian LHK,” ujar Ramson.

Terhadap hal itu, Dirjen Minerba KLHK Bambang Gatot Ariyono mengatakan, untuk perusahaan-perusahaan yang berizin, baik IUP maupun IUPK, memang harus menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. “Dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap tahun ada perhitungannya berapa yang dicairkan dan berapa yang sudah diselesaikan,” jelasnya.

Dikatakannya, dana jaminan tersebut disimpan di Bank Pemerintah. Besarnya jaminan reklamasi pada tahun 2016 sebesar Rp0,9 triliun, tahun 2017 besarnya Rp1,1 triliun, dan pada tahun 2018 nilainya sebesar Rp1,2 triliun. Untuk dana jaminan pasca tambang, pada tahun 2016 nilainya sebesar Rp1,97 triliun, tahun 2017 sebesar Rp2,63 triliun, dan tahun 2018 besarnya Rp3,54 triliun.

Diketahui, pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatannya harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab, yakni dengan tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup saat ini.

“Kegiatan usaha pada sektor migas dalam aktifitasnya memberikan dampak terhadap lingkungan dan sosial kemasyarakatan, sehingga menjadi kewajiban setiap perusahaan khususnya yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam,” imbuh Nasir.

The post DPR Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK appeared first on LIPUTAN.CO.ID.

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top