INTERNASIONAL

DPR Minta Kemendikbud Perhatikan Sekolah Indonesia Di Myanmar

Yangon, liputan.co.id – DPR RI mengaspresiasi keberadaan Indonesian Internasional School of Yangon (IISY), sebagai soft power diplomacy Indonesia terbaik saat ini di Negara Republik Persatuan Myanmar. IISY memiliki 448 peserta didik Non-WNI (Myanmar dan Warga Negara Asing lainnya) dan 46 peserta didik WNI.

Anggota Komisi X Esti Wijayanti mengatakan, IISY tidak hanya berperan sebagai sarana pendidikan tapi juga untuk mempromosikan Indonesia dan menanamkan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik dan pengajar yang sebagian besar adalah warga Myanmar.

“Kami (DPR RI) apresiasi keberadaan IISY di Myanmar ini karena memang murid-muridnya cukup antusias, kurang lebih dari 500 siswa dengan 46 siswa berasal dari Indonesia. Artinya masyarakat di sini menganggap sekolah tersebut mempunyai kualitas yang baik,” kata Esti saat mengunjungi IISY, di No.100, Lower Kyimyindine Road, Aglone Townshop, Yangon, Myanmar, Jumat (7/12).

Politikus PDI Perjuangan ini menginginkan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian terhadap keberadaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah ini.

“Kita memang masih memungkinkan untuk support terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berada posisinya saat ini karena masuk di bawah Kedutaan Besar Indonesia,” ujarnya.

Terkait ada pemikiran bahwa sekolah tersebut harus berada di sebuah yayasan, Esti menjelaskan tentu harus melihat regulasi yang berlaku sebab seluruh aset yang berada di sekolah tersebut tentu hematnya, masih aset pemerintah Indonesia.

“Apakah mungkin dari aset pemerintah itu bisa begitu saja dialihkan menjadi aset yayasan. Nah untuk hal itu perlu analisis dan kajian yang mendalam supaya tidak ada kekeliruan atau penggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Tetapi, menurut wakil rakyat dapil Daerah Istimewa Yogyakarta itu, hal prinsip bahwa sekolah itu harus bisa berkembang dengan baik dan mempunyai kualitas yang baik, karena pada saat ini 46 siswa dari Indonesia itu juga mengikuti kurikulumnya Indonesia. Walaupun kurikulum yang dipakai belum sepenuhnya menggunakan kurikulum 2013, sebagian masih menggunakan kurikulum yang lama karena masih keterbatasan tenaga pendidik dan keterbatasan infrastruktur yang dimiliki.

“Nah sejauh itu masih di bawah pemerintahan Indonesia, maka tidak ada salahnya Kemendikbud mengkaji untuk bisa memberikan bantuan kepada sekolah tersebut karena disitu juga ada anak-anak kita dari Indonesia yang berada di sekolah tersebut. Termasuk bantuan Bantuan Operasional Pendidikan yang diberikan, kan diberikan bukan untuk di luar warga negara Indonesia, nah maka itu perlu pertimbangan tersendiri,” paparnya.

Esti menegaskan bahwa pemerintah RI perlu secara serius untuk mempertimbangkan keberadaan sekolah tersebut. Apakah akan tetap di bawah kedubes? Artinya di bawah pemerintah Republik Indonesia menjadi milik pemerintah, atau yayasan.

“Itu (Badan Hukum kepemilikan) harus dibuka aturan yayasan, aturan pengalihan aset, dan yang lainnya, supaya kita tidak terjebak pada persoalan hukum,” tegasnya.

Tatapi, yang tidak kalah penting yakni untuk tenaga pendidiknya juga perlu diperhatikan seksama, supaya mereka yang menjadi tenaga pendidik di sini tetap harus dipertimbangkan kesejahteraannya, yang kedua materi untuk pembelajaran kepada anak-anaknya tidak boleh melepaskan dari yang kita sebut cinta Indonesia dan kebangsaan.

The post DPR Minta Kemendikbud Perhatikan Sekolah Indonesia Di Myanmar appeared first on LIPUTAN.CO.ID.

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top