KILAS SEMARANG

OSO: Perkuat Sinergi Pers dan DPD RI

KILASJATENG.COM, SEMARANG – Sinergi antara lembaga pers dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat tentang kinerja DPD RI dalam menjalankan fungsi dan perannya.

“Saya berharap pers dapat menyuarakan secara tulus, ikhlas dan jujur tentang keberadaan, kewenangan, dan harapan daerah terhadap DPD RI dan tentang keterwakilan daerah di lembaga tersebut,” kata Ketua DPD RI Oesman Sapta, Minggu (17/12) malam.

Hal tersebut diungkapkan Oesman Sapta atau yang akrab disapa OSO dalam acara Press Gathering Anggota DPD RI dan Media Dalam Rangka Refleksi Akhir Tahun 2017 yang berlangsung di Griya Persada Convention Hotel And  Resort Bandungan, Kabupaten Semarang.

Dalam acara ini hadir puluhan anggota DPD RI dan perwakilan dari 30 media massa. Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekda Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono, Bupati Kabupaten Semarang Mundjirin dan sejumlah tokoh masyarakat.

Senator dari Kalimantan Barat tersebut mengatakan, bahwa Indonesia akan makmur, jika media ikut membantu dalam memberitakan dan menyebarluaskan informasi yang ada.

“Saya yakin Indonesia akan makmur, medialah yang dapat menangkap sinyal ini dan menyampaikan ke daerah, kami hanya mendorong. Kami tulus mengangkat daerah masing-masing, tapi apa gunanya jika media tidak menyuarakan itu,” katanya.

Lebih lanjut, OSO mengharapkan dukungan media massa untuk mensosialisasikan kinerja DPD RI hingga ke masyarakat pelosok. Menurutnya, DPD RI tidak akan bangkit jika pers tidak memberdayakan.

“Keberadaan DPD RI ini penting demi untuk kemajuan Indonesia. Kemakmuran Indonesia akan terwujud jika daerah-daerah juga makmur. Ini sebabnya, DPD RI ingin agar seluruh daerah yang ada di Indonesia ini maju dan berkembang, memberi lapangan kerja, serta membangun infrastruktur,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 1999-2004 ini, juga berharap pada 2018 mendatang para anggota DPD RI mempunyai rasa kebersamaan yang lebih kuat dan erat untuk berjuang bagi kepentingan daerah-daerah.

“Selama 2017 ini, DPD RI secara faktual belum banyak menghasilkan kinerja yang bisa menyentuh masyarakat daerah. Ada hal-hal kecil yang sudah dihasilkan tapi belum sebanding dengan kepentingan masyarakat, karena itu kita memerlukan kesadaran nasional bahwa DPD RI adalah perintah UUD,” ujarnya.

Sementara dalam diskusi Press Gathering DPD RI tersebut, tiap pimpinan alat kelengkapan mempresentasikan kinerja selama 2017 dan target yang akan dicapai pada 2018 mendatang.

Ketua Komite I Akhmad Muqowam menjelaskan, bahwa isu strategis yang menjadi fokus pembahasan Komite I pada 2017 ada beberapa aspek. Diantaranya, pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Program Reforma Agraria, RUU Tentang Daerah Kepulauan, Penataan Daerah dan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Pihaknya menilai, bahwa masih banyak persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang. Seperti misalnya UU tentang Desa, yang masih ada masalah regulasi berupa peraturan pelaksana di bawah UU Desa mulai dari PP, Perpres, dan Permen yang  tidak sinkron.

“Peraturan yang ada berbeda-beda, sehingga menimbulkan kerancuan penafsiran dan kebingungan dalam implementasi. Ini perlu kita sampaikan kepada pemerintah,” jelas Muqowam.

Sementara Wakil Ketua Komite II Aji Muhammad Mirza Wardana memaparkan tentang UU Geologi dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Komite II juga melakukan pengawasan UU Pangan dan UU Penerbangan.

“Kami melihat transportasi ke daerah sangat minim terutama daerah pedalaman,” ujar senator dari Kalimantan Timur ini.

Ketua Komite II Parlindungan Purba menambahkan, pihaknya juga fokus pada pertanian khususnya pupuk subsidi. “Kami komit langsung ke pertanian, bahkan jika menteri pertanian ke daerah, mengikutsertakan kita,” ujar senator Sumatera Utara ini.

Paparan selanjutnya dari Ketua Komite III Fahira Idris. Dijelaskan tentang capaian komite yang dipimpinnya, dalam menghasilkan draft RUU Ketahanan Keluarga, Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,  hingga Pengawasan atas pelaksanaan UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.

Termasuk UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan program pada 2018 mendatang, pihaknya akan menginisiasi pembentukan RUU Perlindungan Pasien dan RUU Perubahan UU Guru dan Dosen.

Pada kesempatan tersebut, paparan juga disampaikan oleh Ketua Komite 4 Ajiep Padindang, yang menyampaikan sejumlah hasil fokus kerja diantarannya tentang formulasi baru Dana Alokasi Umum yang menjadi pertimbangan Dana Transfer Daerah, UU tentang Keuangan Negara, Pengawasan terhadap pelaksanaan UU BUMN, hingga tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. (Art)

 

 

Loading...

BERITA POPULER

To Top