RAGAM

Melalui Saksi, KPK Diduga Merusak Citra Lingkaran Istana

Jakarta, Liputan.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditengarai kembali menggunakan berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai sensasi dengan cara mengungkap aliran dana di ruang sidang.

Setelah menjadikan BAP berbagai aliran dana sebagai sensasi di ruang sidang menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, KPK tidak pernah bisa membuktikan. Bahkan sering dihilangkan di dalam perjalanannya seperti yang terjadi kasus KTP elektronik.

Kejadian yang sama terulang dalam kesaksian mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono untuk terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12/2017), yang mengaku menggunakan uang suap yang ia terima untuk berbagai hal. Salah satunya untuk membiayai operasional Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

“Jangan lupa bahwa KPK kembali menggunakan BAP dan ruang sidang untuk menyebut nama semua orang di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk Polri, TNI, Kejaksaan, tetapi tidak pernah bertanggungjawab membuktikan kebenarannya,” kata Fahri, di Jakarta, Senin (18/12/2017).

Pada dasarnya memang tidak bisa dibuktikan, karena itu hanya keterangan sepihak yang tidak ada buktinya. Apalagi ujar Fahri, sekarang sudah mendekati ke Istana, ke dekat presiden yang disebut Paspamres.

“Menurut saya, Pak Jokowi harus waspada, lama-lama dirinya bisa terseret dalam kasus ini yang dapat merusak citra dan nama baiknya dan Istana,” tegas politikus Partai Kradilan Sejahtera itu.

Fahri menduga ini hanya strategi KPK untuk menyandera semua orang termasuk Presiden Jokowi sehingga Jokowi akan terpaksa mendukung KPK seolah kalau tidak kasus Paspampres ini akan dibuka.

Menurut Fahri, ini justru KPK sedang merusak reputasi Paspampres. “KPK merusak kredibilitas lembaga negara lainnya dengan ekspose seperti ini. Padahal tidak pernah bIsa dibuktikan. Kalau bukan merupakan hasil audit maka semua ini hanya omong kosong, sensasi murahan yang rutin,” tegasnya.

Di sisi lain imbuhnya, ini peringatan buat Jokowi untuk menertibkan cara kerja KPK yang lebih fokus menyuruh orang bernyanyi dari pada menghitung kerugian negara.

“Biar Jokowi sadar bahwa kalau yang dipersoalkan aliran dana maka ternyata alirannya sudah sampai jauh seperti Bengawan Solo. Sekarang bukan saja adik iparnya disebut menerima dana pajak, tapi juga Paspampres menerima aliran dana Dirjen Hubla,” pungkasnya.

Loading...

BERITA POPULER

To Top