GAYA HIDUP

Melalui DPD RI, AIPNI Sampaikan Saran Buat Pemerintah

Jakarta, Liputan.co.id – Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI), Muhammad Hadi menyatakan kondisi pendidikan keperawatan saat ini belum diimbangi dengan penataan sarana praktik yang memadai dan jumlah rumah sakit untuk menjadi tempat belajar.

Hal tersebut dikatakan Hadi dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komite III DPD RI dan Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (AIPViKI), di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (29/11/2017).

“AIPNI berpandangan bahwa kondisi pendidikan keperawatan belum diimbangi dengan sarana praktik yang cukup dan masih kurangnya rumah sakit sebagai falitas belajar,” kata Hadi.

Karena itu, AIPNI mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan UU Keperawatan dengan menerbitkan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

“Hal yang sangat prioritas yang harus dikeluarkan pemerintah antara lain Perpres tentang KONSIL Keperawatan sesuai dengan UU Keperawatan, PMK tentang izin, tugas dan wewenang perawat, PP tentang Pendayagunaan dan Praktik perawat WNA, Kepmenristek Dikti tentang Standar Nasional Pendidikan Keperawatan,” tegasnya.

Selain itu, Hadi juga berharap pemerintah melakukan pembinaan atau menutup sekolah keperawatan yang nyata-nyata tidak berkualitas serta membiayai proses akreditasi program studi, uji kompetensi nasional bagi lulusan. dan membuka kesempatan kerja baru perawat di luar dan dalam negeri yang belum optimal.

“Hal yang kalah tidak penting, pendidikan keperawatan di Indonesia harus memiliki standar nasional pendidikan profesi yang juga dapat digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan standar kompetensi nasional dan internasional,” saran Hadi.

Loading...

BERITA POPULER

To Top